RENUNGAN HARI INI “PESAN RAKYAT UNTUK PENGGEDE” “Hilankan Image Lubuk Kecik Buayo Banyak, untuk Menuju Rakyat Sejahtera”
RENUNGAN HARI INI
“PESAN RAKYAT UNTUK PENGGEDE”
“Hilankan Image Lubuk Kecik Buayo Banyak, untuk Menuju Rakyat Sejahtera”
Ketika Men-PANRB ke Bengkulu dan membuka Forum koordinasi PANRB tanggal 21 April 2016 di Bengkulu sempat melontarkan kata-kata bijak ““Kalau pejabat di Bengkulu masih melakukan korupsi terhadap APBD yang kecil, keterlaluan,” kata ini mempunyai makna yang sangat mendalam bagi pejabat Bengkulu, sama dengan halnya image orang terhadap daerah ini, yang pernah melakat “Lubuk Kecik Buayo banyak” artinya Bengkulu itu kecil, APBD-nya juga sedikit tidak cukup untuk membiaya aparatur daerah, tapi korupsinya juga tidak kecil alias banyak…rupanya tau juga Menteri PANRB…kalau nggak tau, justru keterlaluan, bapak menteri kan Professor, kami juga tau kalau bapak Menteri waktu kecil suka main kelereng dan kelereng hasil menangnya masih disimpan sampai sekarang, ha.ha.ha, ketauan…
Lubuk kecik buayo banyak, di populerkan kembali oleh Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti ketika penandatangan pakta integritas untuk 1.107 pegawai ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu pada tanggal 1 Maret 2016, yang merupakan pertama kali terjadi di Indonesia dan dihadiri oleh pejabat pusat dan tokoh nasional, penanda tangan pakta integritas dilakukan secara masal (ini sudah saya tulis judulnya: “PAKTA INTEGRITAS PENGGEDE BENGKULU” tangal 1 Maret 2014, lihat Blog saya: imammahdinew.blogspot.com), bahkan Gubernur justru menamabhakan bahwa Bengkulu saat ini istilahnya telah diganti dengan “Lubuk Kecik Buaya Semua”. Jadi Gubernur yang pernah dua kali jadi bupati ini paham benar kondisi pejabat pemerintahan dan rakyat yang dipimpinnya, yang melekat dengan istilah negatif tersebut. Lalu apa sebenarnya indikasi demikian, berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis ranking provinsi-provinsi di Indonesia yang paling berpotensi korupsi. Peringkat didasarkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2011.
Dalam IHP itu, tercatat untuk 33 provinsi ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,1 Triliun (Rp 4.174.640.290.000) dengan sebanyak 9.703 kasus. Kerugian ini terjadi dari tahun anggaran 2005-2011. Berikut urutan provinsi, mulai dari yang paling berpotensi korupsi: 1). Provinsi DKI Jakarta dengan kerugian negara sebesar Rp 721.519.140.000 (715 kasus). …3) Provinsi Sumatera Utara Rp 515.569.770.000 (334 kasus). 4). Provinsi Papua Rp 476.986.970.000 (281 kasus). 5). …. 7). Provinsi Sulawesi Selatan Rp 157.723.140.000 (589 kasus). ... 10). Provinsi Bengkulu Rp 123.985.400.000 (257 kasus)… 31). Provinsi Bali Rp 6.295.300.000 (81 kasus). 32). Provinsi DI Yogyakarta Rp 4.712.530.000 (23 kasus). 33). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 1.917.160.000 (76 kasus).
Kalau begitu wajar digelari demikian, ternyata Prov. Bengkulu pernah masuk 10 besar daerah terkorup. Angka sepuluh besar termasuk angka yang diperhitungkan, misalnya rangking anak sekolah masuk sepuluh besar itu sudah luar biasa, sudah menjadi orang tua senang, murid dapat hadiah buku dari guru dan jika dia kelas tiga bisa melanjutkan sekolahnya atau kuliah tanpa test, dan biasanya angka sepuluh besar menajdi kajan menarik dalam berita-berita ringan media sosial, angka sepuluh memang khas Indonesia, sebagi contoh: Ternyata setiap bilangan mempunyai saudara ditandai dengan huruf awal yang sama. Bila kedua saudara ini dijumlahkan angkanya, maka hasilnya pasti sepuluh. Contohnya Satu dan Sembilan. Mempunyai huruf awal yaitu S dan bila djiumlahkan satu dan sembilan hasilnya adalah sepuluh. Begitu juga dengan Dua dan Delapan, Tiga dan Tujuh kemudian Empat dan Enam. Terurut sampai dengan angka Lima. Lima dijumlah dengan dirinya sendiri juga hasilnya sepuluh. (http://www.forumsains.com). Dan data yang paling anyar yakni tahun 2015 Bengkulu, tidak lagi masuk sepuluh besar, tetapi masih dalam katagori rawan , karena disinyalir ada 20 kasus yang masuk dalam daftar incaran KPK di tahun 2015, jadi kalau KPK yang turun gunung berarti kasus korupsi tersebut memenuhi criteria yang ditetapkan UU, berwenang melakukan Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sekaligus terhadap kasus korupsi yang sulit pembuktianya, kerugian negara akibat korupsi minimal 1 (satu) miliar, dan pembuktian bersalah tidaknya harus melalui Pengadilan Tipikor artinya ketika pelaku ditangkap sampai pada pemeriksaan di pengadilan Tipikor tidak ada SP-3.
Jika ditelusuri, sewaktu kampanye dulu, Ridwan Mukti yang terkenal dengan RM2, karena wakilnya juga beinesial RM (Rohidin Mesyrah), memang memasukan salah satu program prioritasnya dari tujuh program yang ditawarkan, yakni: Bengkulu Bersih & Profesional: Menghapus Budaya Sogok Menyogok Dalam Penerimaan PNS Maupun Promosi Jabatan. Bengkulu bersih dan Profesional bisa dimaknai sebagai daerah yang sedikit korupsinya dan terlepas dari kebiasaan gratifikasi dan suap.
Apakah langkah ini sudah dilaksanakan, yang pertama sudah diproklamirkan melalui pakta integritas, yang berisi tiga larangan sekaligus bagi pejabat structural dan jabatan khusus, tiga poin pakta integritas ini berisi janji tidak korupsi, tidak memakai narkoba, dan tidak berbisnis ditambah satu lagi sebagai ancaman siap dipecat jika melanggar ketiga poin pakta integritas.
Sebenarnya hampir, seluruh pejabat publik selalu mengkampanyekan lawan korupsi, mulai dari gubernur sampai kepada pemilihan Kepala Desa akan terdengar oleh rakyat pemilih bahwa pejabat tersebut menjanjikan tidak akan ada lagi korupsi. Karena semuanya sadar karena korupsilah rakyat Indonesia menjadi miskin, menurut Abraham Samad (mantan ketua KPK), andai tidak ada korupasi maka, pendapatn perkapita Indonesia bisa mencapai Rp. 30 Juta/bulan/orang…yang benar saja pak…ternyata bisa benar, Menurut Abraham Samad, dari sektor migas saja, menurutnya hampir 50% perusahan tambang di Indonesia itu tidak membayar royalti ke pemerintah. Angka tersebut jika dirupiahkan mencapai Rp 20 ribu triliun (Rp. 20.000.000.000.000.000). Mudah-mudahan nolnya tidak kurang. Kalau ini saja dibagi dengan 241 juta jiwa, maka akan ditemukan angka pendapatan terendah Rp 30 juta per bulan. Wow!, belum emas, ikan tuna, cadangan gas saja nilainya 6.000 triliun, Jadi kalau ditanya seberapa kayakah Indonesia itu, mungkin jawabannya "tidak ketulungan kayanya." Kalau bisa dihitung semuanya, mungkin jutaan trilyun rupiah. Jadi tidak ada alasan untuk membiarkan rakyatnya miskin, kalau kekayaannya dikelola dengan baik. (sumber: Jimmy Haryono, http://www.kompasiana.com).
Lalu bagaimana dengan Provinsi Bengkulu, sama halnya Indonesia pada umumnya hanya saja potensi belum dikelola secara maksimal, penduduk Bengkulu lebih kurang 2 juta jiwa, dan matapencaharian paling banyak adalah petani dalam arti luas, sekitar 1, 2 juta dengan berbagai katagori termasuk yang katagori miskin dengan penghasilan kira-kira 700 ribu-1 juta/bulan. Dan jumlahnya kurang lebih 300 ribu jiwa, jadi yang tidak miskin ada 1.700 jiwa. Gubernur pasti sudah tahu bagaimana mengentaskan rakyatnya yang miskin ini. Pertama ia lakukan dengan rasionalisasi APBD tahun 2016 yang sebesar 2, 491 T. dengan memangkas beberapa belanja yang tidak begitu mendesak seperti tunjangan untuk PNS, yang nantinya akan dialihkan untuk infra-struktur jalan dan jembatan. Langkah selanjutnya dan merupakan jangka panjang melaksanakan program Bengkulu Maritim.
Program Bengkulu Maritim memang menarik karena ada laut yang sangat luas dengan berbagai kekayaanya yang belum diolah secara maksimal, sebagai gambaran kekayaan laut itu luar biasanya, misalnya jika nelayan bisa menghasilkan tangkapan ikan tuna dan bisa menjual sepuluh ribu ekor ikan tuna sirip biru yang ukuran kira-kira 1 m, saja sudah mencapai Rp. 100 trilyun, ini tidak mustahil, karena menurut Iskandar Ramis pada salah satu kesempatan diskusi mengatakan bahwa ikan-ikan tuna tersebut sewaktu-waktu ada yang bermigrasi (migrasi maksudnya rombongan ikan tuna bukan hanya se-ekor dua-ekor) di laut Bengkulu, 100 trilyun di banding dengan APBD Rp. 2, 491 trilyun, bagaimana ...?
Jadi apa yang diprogramkan Pak Ridwan Mukti, masuk akal sehat, hanya saja problemnya nelayan Bengkulu belum sanggup untuk menangkap ikan tuna sebanyak itu, kapal besarnya belum ada yang dibuat oleh nelayan Bengkulu. Untuk itu pernah Ridwan Mukti dalam sambutannya didepan tokoh-tokoh ulama PW. NU dan tokoh pendidik di malam pengajian di rumah dinasnya menyarankan agar perguruan tinggi membuka fakultas kemaritiman (kelautan) agar bisa bersinergi dengan nelayan Bengkulu terutama dalam pembuatan kapal tersebut…ini ide yang brilian, ya tunggulah pak…kalau IAIN Bengkulu berubah UIN, Insya Allah akan dibuka Fakultas Kelautan (Kemaritiman)…dan kami pasti bantu..! tapi kalu masih IAIN nggak bisa buka Fakultas umum…biasalah di Republik ini, pendidikan saja didiskriminasi…?
Pernah juga dalam diskusi kecil, ya beberapa orang teman-teman sesuai dengan keahlian dan profesi kami, mencoba mecahkan persoalan kemiskinan di Bengkulu, yang paling gampang adalah memobilisasi PNS dan Gubernur adalah atasanya. Ada sekitar 7.000 orang, dan katakanlah mereka muslim semua dan wajib bayar zakat profesi rata-rata Rp. 75.000/orang/bulan maka akan terkumpul uang dalam satu tahun 6, 3 milyar, memang belum terlalu besar tapi paling tidak ini salah satu sumber dana untuk membantu 300 ribu rakyat katagori miskin dan ini belum termasuk pegawai pusat, BUMN, BUMD dan Swasta serta pegawai di setiap kabupaten. Di Kabupaten Rejang Lebong saja bisa mengumpulkan zakat profesi 2 milyar pertahun, kalu ini perlu payung hukum, dan harus berdiskusi dengan DPRD untuk bikin Perdanya dengan melibatkan cerdik cendikio. Sebenarnya masih banyak potensi yang bisa dikelola tapi itu ada ahlinya dan gubernur pasti lebih tahu dari rakyatnya.
Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada daerah itu miskin dan memang Indonesia sangat kaya, bahkan menurut analisis, McKinsey&Company Global Institute pada bulan September 2012 mengatakan tahun 2012 ekonomi Indonesia baru nomor 16 dunia, tapi tahun 2030 akan menjadi ekonomi nomor 7 dunia dengan peluang pasar Rp 18 ribu trilyun. Walaupun demikian, kumpulan negara maju, OECD memandang bahwa cita-cita Indonesia untuk masuk 10 besar ekonomi dunia tahun 2025 masih harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan dan reformasi khususnya penghilangan korupsi, (Jimmy, Ibid)…nah, benar ternyata korupsi yang paling rasional penyebab melaratnya rakyat Indonesia. Sekali lagi katakan “Tidak” untuk korupsi.
Kamsia Apresiasi
Ceruk Kamar, 22 April 2016.
“PESAN RAKYAT UNTUK PENGGEDE”
“Hilankan Image Lubuk Kecik Buayo Banyak, untuk Menuju Rakyat Sejahtera”
Ketika Men-PANRB ke Bengkulu dan membuka Forum koordinasi PANRB tanggal 21 April 2016 di Bengkulu sempat melontarkan kata-kata bijak ““Kalau pejabat di Bengkulu masih melakukan korupsi terhadap APBD yang kecil, keterlaluan,” kata ini mempunyai makna yang sangat mendalam bagi pejabat Bengkulu, sama dengan halnya image orang terhadap daerah ini, yang pernah melakat “Lubuk Kecik Buayo banyak” artinya Bengkulu itu kecil, APBD-nya juga sedikit tidak cukup untuk membiaya aparatur daerah, tapi korupsinya juga tidak kecil alias banyak…rupanya tau juga Menteri PANRB…kalau nggak tau, justru keterlaluan, bapak menteri kan Professor, kami juga tau kalau bapak Menteri waktu kecil suka main kelereng dan kelereng hasil menangnya masih disimpan sampai sekarang, ha.ha.ha, ketauan…
Lubuk kecik buayo banyak, di populerkan kembali oleh Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti ketika penandatangan pakta integritas untuk 1.107 pegawai ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu pada tanggal 1 Maret 2016, yang merupakan pertama kali terjadi di Indonesia dan dihadiri oleh pejabat pusat dan tokoh nasional, penanda tangan pakta integritas dilakukan secara masal (ini sudah saya tulis judulnya: “PAKTA INTEGRITAS PENGGEDE BENGKULU” tangal 1 Maret 2014, lihat Blog saya: imammahdinew.blogspot.com), bahkan Gubernur justru menamabhakan bahwa Bengkulu saat ini istilahnya telah diganti dengan “Lubuk Kecik Buaya Semua”. Jadi Gubernur yang pernah dua kali jadi bupati ini paham benar kondisi pejabat pemerintahan dan rakyat yang dipimpinnya, yang melekat dengan istilah negatif tersebut. Lalu apa sebenarnya indikasi demikian, berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis ranking provinsi-provinsi di Indonesia yang paling berpotensi korupsi. Peringkat didasarkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2011.
Dalam IHP itu, tercatat untuk 33 provinsi ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,1 Triliun (Rp 4.174.640.290.000) dengan sebanyak 9.703 kasus. Kerugian ini terjadi dari tahun anggaran 2005-2011. Berikut urutan provinsi, mulai dari yang paling berpotensi korupsi: 1). Provinsi DKI Jakarta dengan kerugian negara sebesar Rp 721.519.140.000 (715 kasus). …3) Provinsi Sumatera Utara Rp 515.569.770.000 (334 kasus). 4). Provinsi Papua Rp 476.986.970.000 (281 kasus). 5). …. 7). Provinsi Sulawesi Selatan Rp 157.723.140.000 (589 kasus). ... 10). Provinsi Bengkulu Rp 123.985.400.000 (257 kasus)… 31). Provinsi Bali Rp 6.295.300.000 (81 kasus). 32). Provinsi DI Yogyakarta Rp 4.712.530.000 (23 kasus). 33). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 1.917.160.000 (76 kasus).
Kalau begitu wajar digelari demikian, ternyata Prov. Bengkulu pernah masuk 10 besar daerah terkorup. Angka sepuluh besar termasuk angka yang diperhitungkan, misalnya rangking anak sekolah masuk sepuluh besar itu sudah luar biasa, sudah menjadi orang tua senang, murid dapat hadiah buku dari guru dan jika dia kelas tiga bisa melanjutkan sekolahnya atau kuliah tanpa test, dan biasanya angka sepuluh besar menajdi kajan menarik dalam berita-berita ringan media sosial, angka sepuluh memang khas Indonesia, sebagi contoh: Ternyata setiap bilangan mempunyai saudara ditandai dengan huruf awal yang sama. Bila kedua saudara ini dijumlahkan angkanya, maka hasilnya pasti sepuluh. Contohnya Satu dan Sembilan. Mempunyai huruf awal yaitu S dan bila djiumlahkan satu dan sembilan hasilnya adalah sepuluh. Begitu juga dengan Dua dan Delapan, Tiga dan Tujuh kemudian Empat dan Enam. Terurut sampai dengan angka Lima. Lima dijumlah dengan dirinya sendiri juga hasilnya sepuluh. (http://www.forumsains.com). Dan data yang paling anyar yakni tahun 2015 Bengkulu, tidak lagi masuk sepuluh besar, tetapi masih dalam katagori rawan , karena disinyalir ada 20 kasus yang masuk dalam daftar incaran KPK di tahun 2015, jadi kalau KPK yang turun gunung berarti kasus korupsi tersebut memenuhi criteria yang ditetapkan UU, berwenang melakukan Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sekaligus terhadap kasus korupsi yang sulit pembuktianya, kerugian negara akibat korupsi minimal 1 (satu) miliar, dan pembuktian bersalah tidaknya harus melalui Pengadilan Tipikor artinya ketika pelaku ditangkap sampai pada pemeriksaan di pengadilan Tipikor tidak ada SP-3.
Jika ditelusuri, sewaktu kampanye dulu, Ridwan Mukti yang terkenal dengan RM2, karena wakilnya juga beinesial RM (Rohidin Mesyrah), memang memasukan salah satu program prioritasnya dari tujuh program yang ditawarkan, yakni: Bengkulu Bersih & Profesional: Menghapus Budaya Sogok Menyogok Dalam Penerimaan PNS Maupun Promosi Jabatan. Bengkulu bersih dan Profesional bisa dimaknai sebagai daerah yang sedikit korupsinya dan terlepas dari kebiasaan gratifikasi dan suap.
Apakah langkah ini sudah dilaksanakan, yang pertama sudah diproklamirkan melalui pakta integritas, yang berisi tiga larangan sekaligus bagi pejabat structural dan jabatan khusus, tiga poin pakta integritas ini berisi janji tidak korupsi, tidak memakai narkoba, dan tidak berbisnis ditambah satu lagi sebagai ancaman siap dipecat jika melanggar ketiga poin pakta integritas.
Sebenarnya hampir, seluruh pejabat publik selalu mengkampanyekan lawan korupsi, mulai dari gubernur sampai kepada pemilihan Kepala Desa akan terdengar oleh rakyat pemilih bahwa pejabat tersebut menjanjikan tidak akan ada lagi korupsi. Karena semuanya sadar karena korupsilah rakyat Indonesia menjadi miskin, menurut Abraham Samad (mantan ketua KPK), andai tidak ada korupasi maka, pendapatn perkapita Indonesia bisa mencapai Rp. 30 Juta/bulan/orang…yang benar saja pak…ternyata bisa benar, Menurut Abraham Samad, dari sektor migas saja, menurutnya hampir 50% perusahan tambang di Indonesia itu tidak membayar royalti ke pemerintah. Angka tersebut jika dirupiahkan mencapai Rp 20 ribu triliun (Rp. 20.000.000.000.000.000). Mudah-mudahan nolnya tidak kurang. Kalau ini saja dibagi dengan 241 juta jiwa, maka akan ditemukan angka pendapatan terendah Rp 30 juta per bulan. Wow!, belum emas, ikan tuna, cadangan gas saja nilainya 6.000 triliun, Jadi kalau ditanya seberapa kayakah Indonesia itu, mungkin jawabannya "tidak ketulungan kayanya." Kalau bisa dihitung semuanya, mungkin jutaan trilyun rupiah. Jadi tidak ada alasan untuk membiarkan rakyatnya miskin, kalau kekayaannya dikelola dengan baik. (sumber: Jimmy Haryono, http://www.kompasiana.com).
Lalu bagaimana dengan Provinsi Bengkulu, sama halnya Indonesia pada umumnya hanya saja potensi belum dikelola secara maksimal, penduduk Bengkulu lebih kurang 2 juta jiwa, dan matapencaharian paling banyak adalah petani dalam arti luas, sekitar 1, 2 juta dengan berbagai katagori termasuk yang katagori miskin dengan penghasilan kira-kira 700 ribu-1 juta/bulan. Dan jumlahnya kurang lebih 300 ribu jiwa, jadi yang tidak miskin ada 1.700 jiwa. Gubernur pasti sudah tahu bagaimana mengentaskan rakyatnya yang miskin ini. Pertama ia lakukan dengan rasionalisasi APBD tahun 2016 yang sebesar 2, 491 T. dengan memangkas beberapa belanja yang tidak begitu mendesak seperti tunjangan untuk PNS, yang nantinya akan dialihkan untuk infra-struktur jalan dan jembatan. Langkah selanjutnya dan merupakan jangka panjang melaksanakan program Bengkulu Maritim.
Program Bengkulu Maritim memang menarik karena ada laut yang sangat luas dengan berbagai kekayaanya yang belum diolah secara maksimal, sebagai gambaran kekayaan laut itu luar biasanya, misalnya jika nelayan bisa menghasilkan tangkapan ikan tuna dan bisa menjual sepuluh ribu ekor ikan tuna sirip biru yang ukuran kira-kira 1 m, saja sudah mencapai Rp. 100 trilyun, ini tidak mustahil, karena menurut Iskandar Ramis pada salah satu kesempatan diskusi mengatakan bahwa ikan-ikan tuna tersebut sewaktu-waktu ada yang bermigrasi (migrasi maksudnya rombongan ikan tuna bukan hanya se-ekor dua-ekor) di laut Bengkulu, 100 trilyun di banding dengan APBD Rp. 2, 491 trilyun, bagaimana ...?
Jadi apa yang diprogramkan Pak Ridwan Mukti, masuk akal sehat, hanya saja problemnya nelayan Bengkulu belum sanggup untuk menangkap ikan tuna sebanyak itu, kapal besarnya belum ada yang dibuat oleh nelayan Bengkulu. Untuk itu pernah Ridwan Mukti dalam sambutannya didepan tokoh-tokoh ulama PW. NU dan tokoh pendidik di malam pengajian di rumah dinasnya menyarankan agar perguruan tinggi membuka fakultas kemaritiman (kelautan) agar bisa bersinergi dengan nelayan Bengkulu terutama dalam pembuatan kapal tersebut…ini ide yang brilian, ya tunggulah pak…kalau IAIN Bengkulu berubah UIN, Insya Allah akan dibuka Fakultas Kelautan (Kemaritiman)…dan kami pasti bantu..! tapi kalu masih IAIN nggak bisa buka Fakultas umum…biasalah di Republik ini, pendidikan saja didiskriminasi…?
Pernah juga dalam diskusi kecil, ya beberapa orang teman-teman sesuai dengan keahlian dan profesi kami, mencoba mecahkan persoalan kemiskinan di Bengkulu, yang paling gampang adalah memobilisasi PNS dan Gubernur adalah atasanya. Ada sekitar 7.000 orang, dan katakanlah mereka muslim semua dan wajib bayar zakat profesi rata-rata Rp. 75.000/orang/bulan maka akan terkumpul uang dalam satu tahun 6, 3 milyar, memang belum terlalu besar tapi paling tidak ini salah satu sumber dana untuk membantu 300 ribu rakyat katagori miskin dan ini belum termasuk pegawai pusat, BUMN, BUMD dan Swasta serta pegawai di setiap kabupaten. Di Kabupaten Rejang Lebong saja bisa mengumpulkan zakat profesi 2 milyar pertahun, kalu ini perlu payung hukum, dan harus berdiskusi dengan DPRD untuk bikin Perdanya dengan melibatkan cerdik cendikio. Sebenarnya masih banyak potensi yang bisa dikelola tapi itu ada ahlinya dan gubernur pasti lebih tahu dari rakyatnya.
Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada daerah itu miskin dan memang Indonesia sangat kaya, bahkan menurut analisis, McKinsey&Company Global Institute pada bulan September 2012 mengatakan tahun 2012 ekonomi Indonesia baru nomor 16 dunia, tapi tahun 2030 akan menjadi ekonomi nomor 7 dunia dengan peluang pasar Rp 18 ribu trilyun. Walaupun demikian, kumpulan negara maju, OECD memandang bahwa cita-cita Indonesia untuk masuk 10 besar ekonomi dunia tahun 2025 masih harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan dan reformasi khususnya penghilangan korupsi, (Jimmy, Ibid)…nah, benar ternyata korupsi yang paling rasional penyebab melaratnya rakyat Indonesia. Sekali lagi katakan “Tidak” untuk korupsi.
Kamsia Apresiasi
Ceruk Kamar, 22 April 2016.
Komentar
Posting Komentar